Syarat Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana

Rabu 15 Oktober 2025

› ‹

APLIKASI PELAYANAN MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORI PUTUSAN

E-COURT

ERATERANG

SIWAS

E-BERPADU

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG

JDIH MAHKAMAH AGUNG

Syarat Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana

Berikut Syarat Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana di Pengadilan Negeri Pasangkayu

Surat Pengantar dari Desa untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum / Dicabut Hak Pilihnya / Tidak memiliki Tanggungan Utang
Foto Copy SKCK Dilegalisir
Foto Copy KTP Dilegalisir
Foto Copy KK Dilegalisir
Foto Copy Ijazah Dilegalisir
Pas Foto Latar Belakang Merahn Ukuran 3 x 4 Sebanyak 2 Lembar dan Ukuran 4 x 6 Sebanyak 1 Lembar

Catatan : Dokumen Asli beserta Foto Copy Surat surat tersebut diatas wajib dilampirkan pada saat pengurusan

IKM dan IPK

Update Realisasi Anggaran

Pelayanan Informasi
Data Perkara
Bantuan Hukum

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Silakan membaca syarat dan prosedur untuk dapat memperoleh informasi yang diminta pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat.

Lebih Lanjut Prosedur Perkara Perdata

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Mahkamah Agung RI telah merilis Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pengadilan Tinggi. Aplikasi ini berisi informasi dan statistik perkara Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Kunjungi

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Silakan membaca lebih lanjut untuk mengetahui syarat dan tata caranya